Teori Prostitusi: Antara Feminis Radikal dan Seks Radikal
Teori prostitusi? “What a suck!” teriak Cynthia, seorang ‘bimbo’ di kota Manchester, dekat tempat kuliahku dulu. Aku hanya tersenyum-senyum. Aku tahu mengapa ia tidak acuh pada ‘kerepotan’ para feminis yang ribut di mimbar-mimbar kampus, di dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan di parlemen. Baginya, persoalan selalu bersifat individual dan unik; bukan sesuatu yang bersifat massal meskipun ada jutaan perempuan di dunia yang memperoleh penghidupan dengan menjual tubuhnya.
Hanya menjual tubuh? Tidak! Juga perasaan dan pikiran mereka.
Karena itu, bagiku, teori prostitusi yang merupakan turunan dari teori-teori feminisme hanyalah sebuah langkah awal – yang sangat kecil. Langkah yang bisa saja membawa pemahaman yang sangat keliru, sangat melenceng.
Begitulah, maka suatu hari, persis seminggu sebelum aku berangkat mempertahankan disertasi soal kepemimpinan, dua orang kawan peneliti mewawancaraiku. Mereka hendak memetakan dan memberi saran-saran pada Kementrian Hukum dan HAM dalam menyusun Undang-Undang yang mereka niatkan “untuk melindungi para pekerja seni/artis dari pornografi.” Di kepala mereka, sudah tertanam ‘mitos’ bahwa seluruh ‘artis’ yang menjadi gambar sampul tabloid-tabloid seks dan majalah-majalah porno adalah korban! Korban pelecehan seks fotografer, pengarah gaya, dan kawan-kawannya. Korban penindasan yang dilakukan oleh industri media.
Untunglah, mereka membuka diri dengan mencoba mendengarkan dari sudut pandang seorang yang pernah belasan tahun bekerja di industri media hiburan. Betapa terkejutnya mereka ketika kukatakan bahwa “tampil telanjang di sampul depan” adalah cita-cita dari banyak gadis. Bukan hanya sebuah pilihan. Tetapi sebuah pilihan yang diniatkan, sengaja bekerja keras dengan cita-cita itu terus menghiasi kepala mereka. Dan, mereka tahu risiko-risiko yang akan dihadapi. Jadi, aku bilang kepada mereka, niat baik Anda untuk “menolong” mereka akan menghadapi jalan terjal karena mereka merasa sama sekali tidak membutuhkannya. Mereka merasa bukan korban, tapi wanita-wanita sukses! Mereka malah akan memandang Anda, para peneliti, sebagai perempuan-perempuan jelek yang pekerjaannya hanya mengurusi orang lain tapi tak becus mengurus diri sendiri. Aduh, maaf!
Betul! Mereka bangga dengan seluruh pencapaiannya: kecantikan; keelokan tubuhnya; penghasilannya yang melebihi para manajer; perannya sebagai pilar ekonomi keluarga; fakta bahwa mereka telah menjadi kepala keluarga meminggirkan ayah, saudara-saudara lelaki dan bahkan suaminya. Mereka kini berkuasa, dalam kehidupan nyata sehari-hari, bukan hanya dalam paper. Mereka menjadi percaya diri karenanya. Bukankah itu sebuah emansipasi perasaan dan pikiran yang lebih luar biasa daripada “keadilan gender” dan segala “jargon-jargon feminisme.” Tentu saja, wanita-wanita yang percaya diri dan bermartabat ini akan takjub luar biasa, memandang dengan penuh keheranan seakan sedang bertemu dengan makhluk luar angkasa, jika Anda, para peneliti, menganggapnya sebagai korban.
“Perspektif korban,” ujar seorang penyiar di sebuah radio wanita (begitulah mereka menyebut diri). Atau perspektif yang dipaksakan agar mereka merasa menjadi korban? Akhirnya, mereka memang menjadi korban. Korban pemaksaan pikiran, he he he.
“Korban dari teori-teori mereka sendiri. Korban dari asumsi-asumsi yang mereka patok sendiri,” ujar seorang escort, sebut saja Tari, mahasiswi magister dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama yang tengah menyusun tesis soal kebijakan perdagangan internasional, yang biasa menemani banyak anggota parlemen. “Aku juga kenal si ini dan si itu – ia menyebut beberapa nama anggota parlemen dan pejabat di Kementrian Pemberdayaan Perempuan – jangankan lepas dari penjajahan suami mereka, lepas dari penjajahan kebaya yang mengekploitasi tubuh wanita saja mereka tak sanggup!”
Busyet!
“Mereka kan tidak pernah jadi pelacur, Mas!” jawab seorang mahasiswi arsitektur sebuah universitas swasta ternama yang sering menjadi SPG pameran mobil mewah – dan kemudian biasa pula memamerkan dirinya di hadapan laki-laki super kaya yang diketahuinya telah membeli salah satu mobil itu (“Calon pembeli harus dicoret dari kamusku,” ia menerangkan proses seleksi yang dilakukannya) ketika kutanya soal bagaimana pandangannya terhadap gerakan dan teori-teori feminisme. Sementara Yeni, yang hampir tiap hari mangkal di dalam sebuah tempat biliar di dalam sebuah hotel bintang tiga di sekitar jalan Gajah Mada, Jakarta, mengomentari “emansipasi wanita” dengan “Terus aku kerja apa kalau wanita sudah maju?”
***
Bukan berarti aku anti segala macam teori feminisme. Aku hanya mau memaparkan sederetan fakta. Bukan perilaku atau fenomena yang terlihat oleh mata, sehingga gampang diobservasi. Aku juga tidak mau berpretensi bisa menggali perasaan dan pikiran para pelacur. Aku hanya berusaha menjadi pendengar setia mereka. Aku ingin mereka menumpahkan segala perasaan dan pikirannya sendiri. Siapa tahu, dengan ekspresi pikiran dan perasaan itu bisa membuat diri mereka lebih lega, lebih bisa memahami diri sendiri. Dan syukur pula, kalau membuat orang-orang lain, termasuk para peneliti dan feminis, juga moralis, ikut memahami kehidupan yang mereka jalani.
Terserah pada mereka, kalau setelah mendengarkan ungkapan perasaan dan pengalaman batin para pelacur ini, kemudian tetap mengetokkan palu penghakiman, melempar sumpah serapah dan tudingan-tudingan banjir prasangka, makin menebalkan mitos-mitos yang menjejali kepala mereka atau menumbuhkan empati di dalam diri, atau reaksi-reaksi lainnya. Karena para pelacur itu juga tak meminta belas kasihan, dan sebaliknya, penghakiman kita.
Dengan ungkapan pengalaman para pelacur ini, juga tidak dimaksudkan agar para “mitra seksual”nya atau pembeli komoditas seksnya, entah laki-laki, perempuan, gay dan lesbian, waria, atau siapa pun, untuk iba kepada mereka. Apalagi berpretensi untuk membuat mereka “lebih manusiawi” dalam memperlakukan para pelacur. “Bukankah hasrat seks yang menindas juga salah satu bentuk ungkapan kemanusiaan?” tanya Tari.
***
Seperti sudah kukatakan di depan, pisau analisis teori hanyalah alat kecil dalam proses panjang memahami fenomena prostitusi. Sekarang, kita coba bersama-sama memegang pisau kecil itu.
Salah satu hal yang membuat para feminis tidak sepakat adalah soal industri seks. Mereka yang sepakat pada banyak hal – keadilan ekonomi, “affirmative action”, bahkan kemerdekaan seks – seringkali bertentangan dalam soal pornografi dan prostitusi.
Kebanyakan feminis abad ke 19 menentang prostitusi dan menganggap para pelacur sebagai korban eksploitasi laki-laki. Tetapi ketika di ujung abad itu berbagai gerakan menyatu, begitu pula dengan para feminis dan keberatan-keberatan moral mereka terhadap prostitusi. Wanita, menurut argumen ini, adalah gudang dari kebijakan moral, dan prostitusi mencemari kesucian mereka. Penjualan seks, seperti alkohol, keduanya menyebabkan dan sekaligus gejala dari dekadensi yang membuat masyarakat tenggelam.
Pada dekade 1960-an dan 1970-an, ketika Betty Friedan dan Germaine Greer menegaskan bahwa kebebasan seksual adalah bagian integral dari kemerdekaan wanita, para feminis enggan menentang prostitusi atas dasar moralitas. Moralitas tradisional, menurut Greer, telah ikut membantu menindas perempuan secara seksual, membikin kebutuhan seksualnya hanya menjadi nomor dua setelah laki-laki. Subordinasi seksual ini memperparah subordinasi politik dan ekonomi.
Kini, sebagian feminis memandang pelacuran sebagai salah satu bentuk perbudakan seksual. Ada pula yang menganggapnya sebagai jalan menuju penentuan diri, paling tidak dalam aspek seksual. Dan di antara kedua pandangan itu, ada yang melihat prostitusi sebagai bentuk pekerjaan yang, suka atau tidak, memang ada.
Feminis radikal seperti pengacara Catharine MacKinnon dan teoritisi antipornografi Andrea Dworkin menentang pekerjaan seks dalam bentuk apa pun. Pekerjaan semacam itu, menurut mereka, hanya akan memperkuat status perempuan sebagai objek seksual dan menguliti banyak keuntungan yang pernah dimiliki wanita pada abad-abad lalu.
Ada pula feminis dan pihak-pihak yang mendeteksi sikap MacKinnon dan Dworkin ini (kelompok radikal antiprostitusi) sebagai galur baru Victorianisme, alias neo-Victorianisme. Suatu keyakinan bahwa para pelacur itu tidak tahu apa yang mereka lakukan dan membutuhkan orang lain yang lebih berpendidikan untuk melindungi mereka. Menurut para penentang ini, sebagian wanita itu, benar-benar memilih profesi sebagai pelacur. Sebuah pilihan sadar.
Para feminis yang mempertanyakan sikap radikal antiprostitusi ini juga menunjukkan bahwa Dworkin dan MacKinnon kadang-kadang terdengar mengerikan karena seakan-akan hendak balas dendam dengan landasan relijius. Phylllis Schlaffy, seorang pejuang nilai-nilai keluarga, bahkan mengutip Dworkin dalam bahan-bahan promosi antipornografinya. Padahal hal semacam ini tidak akan memperbaiki citra radikal di antara kalangan feminis.
Ekstrim lainnya, di ujung yang berseberangan dengan Dworkin dan MacKinnon, adalah para feminis radikal seks, seperti Susie Bright dan Pat Califia. Mereka menyatakan bahwa pekerjaan seks bisa menjadi hal yang baik: suatu bentuk pembebasan wanita yang sangat kuat, satu cara untuk mengontrol hidup wanita sendiri. Persoalannya, dalam hal ini, kehidupan sebagai pelacur itu seringkali lebih seperti film Leaving Las Vegas daripada Pretty Woman.
Banyak feminis berada di antara kedua ekstrim itu, antara feminis radikal dan seksual radikal. Wendy Chapkis, profesor sosiologi di Universitas Southern Maine dan penulis buku Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor (Routledge, 1997) adalah salah satu di antaranya. Selama sembilan tahun, Chapkis meneliti pelacuran di California dan Belanda, juga Inggris dan Finlandia. Ia mewawancarai 50 pekerja seks. Chapkis mengatakan ia melihat profesi itu sebagaimana adanya: banyak wawancaranya menggarisbawahi banyak keburukan yang ditunjukkan para pendukung feminis radikal, tapi juga menegaskan pemberdayaan seperti yang diajkan oleh golongan seks radikal.
“Prostitusi bukanlah puncak dari kemerdekaan wanita,” ujarnya. “Namun aku juga menganggap lebih baik memahaminya sebagai pekerjaan daripada salah satu bentuk kekerasan seksual yang tak terelakkan.” Apa yang dibutuhkan oleh para pelacur itu, menurutnya, bukanlah segerombolan perempuan berniat mulia yang menjaga diri mereka, yang melihat ke bawah, melainkan kondisi kerja yang lebih layak.
Chapkis percaya bahwa prostitusi musti di-dekriminalisasi. Hanya karena melacur adalah pekerjaan yang jelek, bukan berarti harus dihapuskan. Lagi pula, menurutnya, “Masih banyak pekerjaan lain di mana wanita juga digaji sangat murah, tidak dihargai dan dieksploitasi.” Meng-kriminalisasi profesi ini malah akan memperburuk persoalan-persoalan yang dihadapi para pelacur karena membuat mereka terisolasi dari hukum; malah meninggalkan mereka di tangan para juragan dan pria hidung belang yang bisa menyalahgunakan mereka. “Dalam profesi di mana wanita biasa diperlakukan tidak baik, tidak berdaya, dan seharusnya bisa pergi ke polisi untuk meminta perlindungan dan bantuan,” ujarnya, “kita malah membuat polisi menjadi tambahan persoalan baru bagi para pelacur, menjadi ancaman lain.”
Sebaliknya, di Belanda pelacuran telah dilegalisasi. Polisi dan pelacur berada di sisi yang sama. Para pelacur kerap diundang ke akademi kepolisian untuk mendidik polisi tentang seluk beluk pekerjaan mereka. Komunikasi semacam itu telah membuat kondisi kerja para wanita itu menjadi lebih aman dan layak.
Tapi bagaimana dengan pernyataan kaum feminis radikal bahwa pelacuran terlalu patriarkal untuk ditoleransi? Chapkis menunjukkan bahwa banyak hal dalam kehidupan modern mulai sebagai pranata patriarkis – perkawinan misalnya. Persoalan-persoalan dalam perkawinan, menurutnya, bisa diatasi tanpa harus membubarkan lembaga tersebut. Harta perkawinan kini bisa dibagi dengan lebih adil, dan para istri yang mengalami tindak kekerasan bisa pergi ke pusat-pusat trauma untuk mendapat pertolongan. Bahkan, Catharine MacKinnon akhirnya menemukan caranya sendiri untuk berdamai dengan ide menikah. Jadi, mengapa prostitusi tidak bisa mengalami transformasi yang serupa?
Tentu saja, Chapkis tidak terlalu naif untuk memandang pelacuran sebagai hal yang mulia. Tidak bisa menggeneralisasi semua kehidupan para pekerja seks. Ada pelacur jalanan yang merasa dirinya sangat berdaya, bisa mengontrol hidupnya sendiri dan merasa punya cukup uang. Tapi juga ada gadis-gadis panggilan kelas tinggi yang membenci pekerjaan mereka.
Apa pun yang terjadi, Chapkis yakin bahwa satu-satunya pilihan adalah dekriminalisasi, yang akan mencegah para pelacur ditangkap polisi. “Saya, sama dengan mereka yang ingin menghapus pelacuran, para abolisionis, ingin mengatasi persoalan-persoalan prostitusi, seperti kekerasan, penyalahgunaan obat, dan kemiskinan,” tegasnya. “Tetapi kita tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan itu jika terus mengkriminalisasi prostitusi, dengan membuat mereka tetap berada di bawah tanah. Itu membuat para wanita itu sulit memperoleh akses untuk mendapat bantuan.”
Di mana posisi organisasi-organisasi pelacur? (Adakah organisasi serupa di Indonesia?) Tracy Quan, Direktur Organisasi Pelacur New York (PONY) yang punya anggota lebih dari 300 pekerja seks, sudah berada di dalam gerakan dekriminalisasi pelacuran sejak 1975. “Prostitusi adalah bagian dari masyarakat, apakah orang suka atau tidak,” ungkapnya. “Pelacuran harus diperlakukan seperti sebuah industri.”
Namun banyak pekerja yang sangat hati-hati untuk membedakan antara dekriminalisasi dengan legalisasi, yang akan menciptakan beberapa peraturan dan undang-undang baru yang mengatur industri tersebut. Legalisasi, diyakini oleh banyak pekerja seks dan para pendukungnya, hanya akan menambah beban dan tuntutan pada para wanita yang hidupnya sudah sangat sulit.
Carmen, wanita berumur 28 tahun yang sudah menjadi pekerja seks selama empat tahun, mempertanyakan manfaat legalisasi, seperti yang dijalankan di negara bagian Nevada, Amerika. “Dalam sistem yang berlaku sekarang,” katanya, “kalau kamu tertangkap, kamu dipenjara. Legalisasi sama saja. Kamu malah berada di dalam kerangkeng yang menetapkan ke mana kamu bisa pergi, kapan kamu boleh ke sana, dan siapa yang boleh bersamamu. Itu jelas tidak menguntungkan.”
Norma Jean Almodovar dari COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), sebuah organisasi bantuan dan advokasi untuk pekerja industri seks, menjelaskan bahwa “mereka yang pernah menjadi pelacur menginginkan saudari-saudarinya yang masih bekerja untuk dibebaskan.” Quan menambahkan bahwa meski sebagian pelacur menganggap pelacuran legal seperti di Nevada cocok bagi mereka, tapi ada juga yang sengaja memilih tindakan ilegal karena mereka ingin mengontrol diri sendiri.
“Nevada tidak mendorong para pelacur untuk menjadi madam,” ujar Quan. “Dan bagi kita, ini sangat-sangat industri seperti karir lainnya. Kami ingin tahu apakah ada hirarki karir di mana mobilitas ke atas dimungkinkan.”
Dan banyak pelacur sinis terhadap pemerintah dan polisi, seperti juga terhadap juragan dan hidung belang. “Ada banyak contoh di mana pejabat penegak hukum malah menggunakan undang-undang sebagai bentuk pemerasan,” ujar Almodovar. “’Layani aku untuk mendapatkan ijinmu’ jelas bukan solusi, bahkan untuk para pelacur. Dono Baswardono Ph.D (hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip tanpa seijin penulis.)